Sebanyak 150.000 hektare (30 persen) dikerjakan pemerintah, terdiri dari 100.000 hektare oleh pemerintah pusat dan 50.000 hektare oleh pemerintah daerah. Sebanyak 200.000 hektare (40 persen) dikembangkan bersama proponen atau pengembang proyek. Sebanyak 150.000 hektare (30 persen) lainnya berasal dari keterlanjuran penanaman, yaitu penanaman yang telah atau sedang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, program CSR, proponen, dan KKP, yang perizinan lahannya difasilitasi agar dapat masuk ke dalam proyek karbon biru.

Penanaman yang sudah berjalan itu antara lain berasal dari program pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat, penanaman berbasis masyarakat oleh KKP seluas sekitar 2.100 hektare, serta program tanggung jawab sosial perusahaan bersama para mitra seluas sekitar 12.000 hektare. Target ditetapkan bertahap: 70.000 hektare pada 2026, 150.000 hektare pada 2027, 150.000 hektare pada 2028, dan 130.000 hektare pada 2029. Untuk menentukan lokasinya, KKP memetakan potensi penanaman mangrove dari analisis biofisik, tata ruang, hingga status hak atas tanah.

Hingga November 2026, potensi seluas 495.239,12 hektare telah selesai dipetakan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, sementara pemetaan wilayah lainnya masih berjalan.

Setiap proyek juga menerapkan prinsip FPIC (Free, Prior and Informed Consent), yaitu persetujuan masyarakat atas dasar informasi di awal tanpa paksaan, serta pelaporan manfaat yang transparan.

Di lapangan, porsi manfaat untuk masyarakat sudah mulai dirancang: 35 persen untuk masyarakat dalam analisis Pantai Utara Jawa, dan 60 persen untuk penerima manfaat dalam rancangan proyek lamun Lombok Timur.

Perempuan menjadi penggerak utama. Usaha yang dipimpin perempuan tumbuh dari hasil pesisir: kerupuk dan nugget hasil laut, terasi, ikan asin, gula aren, minyak kelapa, hingga batik mangrove. Program pendidikan lingkungan juga menjangkau sekolah-sekolah di sekitar lokasi.

Dalam koordinasi KKP, tiga inisiatif di pesisir Sumatera tercatat seluas 1.646,49 hektare: Aceh 361,58 hektare dan Lampung 394,97 hektare pada tahap pengembangan, serta Kepulauan Riau 889,94 hektare pada tahap pengembangan lanjutan. Secara keseluruhan, program ini menjangkau 167 desa di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, dan Sumatera Barat, ditanam bertahap sejak 2022 hingga 2025, membuka sekitar 8.500 lapangan kerja, dan berpotensi menyerap sekitar 2,09 juta ton CO₂ ekuivalen selama 30 tahun. Program ini menggunakan standar Gold Standard dengan periode kredit 30 tahun.

Padang lamun ini menjadi tempat makan dugong dan penyu hijau, serta menyimpan cadangan karbon sekitar 256.795 ton CO₂ ekuivalen yang sebagian besar tersimpan di sedimen. Kawasan ini merupakan bagian dari inisiatif lamun Lombok Timur seluas sekitar 1.000 hektare, yaitu 200 hektare di Padak Guar dan 800 hektare di lokasi lain, yang kini berada pada tahap penjajakan.

Sekitar 3.500 warga tinggal di Desa Padak Guar, hidup dari perikanan, pertanian, dan wisata bahari yang terus tumbuh. Jumlah wisatawan naik dari sekitar 750 menjadi 1.250 orang per bulan. Tekanan datang dari jangkar dan lalu lintas kapal, aktivitas wisata yang belum terkelola, serta penangkapan ikan. Karena itu, pendekatan utamanya adalah perbaikan pengelolaan: tambatan kapal ramah lamun, pengaturan wisata, serta pengawasan oleh warga.

Sekitar 95 persen area (sekitar 234 hektare) ditangani melalui perbaikan pengelolaan, 3 persen (sekitar 7 hektare) melalui perlindungan ketat, dan 2 persen (sekitar 5 hektare) melalui uji coba restorasi. Padang lamun ini juga terhubung dengan terumbu karang seluas sekitar 46 hektare serta menjadi habitat penyu sisik, ikan napoleon, dan kima. Lokakarya bersama warga digelar pada 4 Juni 2026, dan kawasan yang lebih luas, sekitar 4.994 hektare, diusulkan menjadi kawasan konservasi berbasis masyarakat.

Pengelolaan dibangun bersama Pemerintah Desa Padak Guar, Pokmaswas Petrando dari Gili Petagan, Gili Bidara, dan Gili Kondo, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), pelaku UMKM wisata, dan Universitas Mataram. Sebanyak 60 persen manfaat proyek dirancang untuk masyarakat penerima manfaat, dengan target awal melibatkan 100 sampai 150 rumah tangga.